Garuda - Garba Rujukan Digital

All

Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan

logika
Website

Published by Universitas Kuningan

ISSN : 2085997X EISSN : 27154505 DOI : https://doi.org/10.25134/logika.v11i02

Core Subject : Humanities, Education, Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Logika adalah jurnal kajian multidispilin (Journal of Multidisciplinary Studies) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah bagi peneliti, mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Kuningan maupun dari luar Universitas Kuningan yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus dan Ruang Lingkup jurnal ini adalah Kajian yang bersifat Multidisipliner seperti : Administrasi Bisnis, Administrasi Publik; Akuntansi; Farmasi; Hukum; Kehutanan; Kesehatan; Lingkungan; Manajemen; Pendidikan; Teknollogi Informasi; dan ilmu lainnya..

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 9, No 01 (2018)" : 6 Documents clear

Analisis Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Taufik Hidayat; Diding Rahmat; Yunusrul Zen
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

This research is based on how organizing Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 chapter 28. The purposes of the research are to find and analyze how Constitution of Regulation Organized, and to find out the role of Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28 to counter and resolves Terrorism Activity in Indonesia. This research method is using qualitative method with Judicial Normative approach by exploring another research inherent and secondary data. The result showed that protection of Terrorist’s suspect on Regulation of Counter Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, has no regulating of terrorist’s suspect rights yet. It means that the terrorists are arrested by the Investigator Officer that has maximum limits by 7x24 Hour, it could cause torturing and many more will come that probably violating of the suspect rights and human rights at the same time. So that Chapter 28 is more subject to causing discrimination to terrorist’s suspect. Conclusion of this research is 7 days Arresting has no Reason, the arresting can only be done based on special condition stated on KUHAP, so that 7 days arresting terrorism’s suspect has no basic regulation because Pre-Arresting conditions is not fulfilled.Keywords: Terrorism, Arresting, Criminal Act AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mencegah dan menanggulangi aktifitas terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, membuka peluang terjadinya tindakan yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka dan hak asasi manusia. maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa waktu 7 (tujuh) hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 (tujuh) hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan tidak terpenuhi.Kata Kunci : Terorisme, Penangkapan, Tindak Pidana

Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance Suwari Akhmaddhian
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangements regarding the principles of good governance in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach. The results of the study are found that the arrangements regarding the principles of good governance have been regulated in Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean of Corruption, Collusion and Nepotism, Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Article 58 Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 10 of Act Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Conclusion that the regulation of the principles of good governance in Indonesia has been very good, the administration of government depends on a shared commitment to run the wheels of government in accordance with the objectives of the state.Keywords: principles of good governance, good governance, governanceAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu ditemukan bahawa pengaturan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Simpulan bahwa pengaturan mengenai asas-asas penyelenggraan pemerinthan yang baik di Indonesia sudah sangat baik, penyelenggaraan pemerintahan tergantung komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan tujuan bernegara.Kata Kunci: asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, good governance, pemerintahan

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan) Deby Deviyanti; Haris Budiman; Bias Lintang Dialog
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

AbstractThe author conducted this research with the background of how the status of children out of wedlock according to the Law of 1974 on Marriage. The purpose of writing this thesis to know an examine how the status outside of marriage according to Law Number 1 Year 1974 about Marriage and to know how the legal effect on the status of children outside marriage after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010. The method used in this research is with the normative juridical approach, in normative law research, then investigated initially secondary data. The result of this study is the regulation of marital status of children outside of marriage regulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1974 about concerning marriage. The conclusion of the writing of this thesi is the Chief Justice Mahfud MD declared that children born outside the relationship of marriage or uitside the official relationship still have a relationship with his father. In the Constitutional Court’s declaration, the child who is married outside the marriage has a civil relationship with his mother and his mhoter’s family and with his father as p[roved by science and technology and or other evidence according to the law has blood relation, including civil relationships with his father’s family.Keyword: Marriage, Child Status AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana status anak di luar nikah menurut Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana status diluar nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap status anak diluar nikah setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder, lokasi penelitian di kabupaten kuningan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan status anak diluar nikah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan bahwa anak lahir diluar hubungan pernikahan atau diluar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Dalam Putusan MK disebutkan anak yang dilahitkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.Kata kunci : Perkawinan, Status Anak

Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama Diding Suryadi; Diding Rahmat
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study was to determine the regulation of material criminal law against perpetrators of criminal acts of premeditated murder and judges' decision in imposing criminal defendant criminal acts of murder committed jointly on criminal case Number 33/PID.B/2015/PN.KNG. This type of research was normative juridical with the stages of research including: literature research and field research. Data was collected in the form of interview with qualitative analysis method. The result of the research was the regulation of the criminal law material against the perpetrators of the crime of premeditated murder committed in Decision Number 33/PID.B/2015/PN.KNG was appropriate and judge's consideration before passing the decision No. 33/PID.B/2015/PN.KNG was in conformity with applicable law.Keywords: Criminal, Murder and Judge’s Decision AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan tahapan penelitian meliputi: penelitian pustaka dan penelitian lapangam. Alat pengumpul data berupa wawancara dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG sudah tepat dan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No.33/PID.B/2015/PN.KNG sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, dan Pembunuhan Berencana

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Mumuh Muhyiddin; Haris Budiman; Diding Rahmat
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this research was to know the application of material criminal law to narcotics abuses criminal case based on Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG and legal consideration used by judge in imposing criminal sanction on narcotics abuse case based on The Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG. This research was conducted in Kuningan District, Kuningan District Court using normative juridical approach as well as primary and secondary data. Data was processed and analyzed qualitatively and then presented descriptively. From the research conducted, the authors get the result that was: the application of the material criminal law to the criminal case of narcotics abuse based on the Verdict of Kuningan District Court Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG has been precise with the fulfillment of the elements of Article 127 Paragraph (1) Sub-paragraph a of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics has been proven by declaring the defendant legally and convincingly guilty of committing criminal acts of Narcotics misuse; The legal considerations used by the judge in imposing criminal sanctions on cases of narcotics abuse based on the Verdict of the District Court of Kuningan Number 176 / Pid.Sus / 2016 / PN.KNG have been appropriate based on normative by looking at legitimate evidence instruments.Keywords: Verdict of District Court, Abuse, and Narcotics. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuningan yakni Pengadilan Negeri Kuningan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta data primer dan sekunder. Data diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil yaitu: penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan dinyatakannya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika; pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN.KNG telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dengan melihat alat-alat bukti yang sah.Kata Kunci: Putusan Pengadilan Negeri, Penyalahgunaan, dan Narkotika.

Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Aris Budiatno; Diding Rahmat; Yunusrul Zen
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9, No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

This research is influenced by one of the cases of domestic violence that occurs in the Kuningan regency in the decision of the District Court of Kuningan No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng. This research aims at : a) to know the settings and affection criminal law against criminal acts of physical violence that is done by the husband toward his wife in the Verdict No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, b) to know how the legal consideration of the judges in the execute the decision in criminal case No. 11/Pid.Suisse/2016/PN.Kng, this research carried out in the District Court of brass. The method used is the nomative juridical approach method to examine the law which the umma as norms or rules that apply in the community and become a reference for the behavior of every man. The primary data obtained through interview and research directly with related parties to obtain information to supplement the data while the Secondary Data, namely the data obtained through the literature study with how to read books of scientific, magazines, the internet newspapers and other reading related to research. Findings from this research among others : (1) Setting affection criminal law against criminal acts based on the instruments of the evidence is contained in the letter of charges formulated by the public prosecutor to perform the tasks the prosecution. The demands of public prosecutor to the Justice that the accused should be required to imprisonment for more than 1 (one) year because the works that are done by the perpetrators of inhumane treatment of women (2) Legal Consideration of the judges in undermining the seriousness of the criminal acts against the accused less appropriate because the overturning of the punishment of the perpetrators are perceived to be very lightweight so that during the do not turn aside from the principles or the principles of pemidanaan so judges can execute judgments imprisonment minimum or maximum of berdasasarkan article that charges relate to the accused.Key Words : the Decision of the Judges, Criminal Acts, Domestic Violence AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Kuningan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng. Penelitian ini bertujuan : a) untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, b) untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN.Kng, Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini antara lain : (1) Pengaturan hukum pidana materil terhadap tindak pidana didasarkan pada alat-alat bukti yang tertuang dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan tugas penuntutan. Tuntutan jaksa penuntut umum kepada Majelis Hakim agar terdakwa seharusnya dituntut hukuman penjara selama lebih dari 1 (satu) tahun karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak manusiawi terhadap perempuan (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa kurang sesuai karena penjatuhan hukuman terhadap pelaku dirasa sangatlah ringan sehingga selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip atau asas-asas pemidanaan maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara minimal ataupun maksimal berdasasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa.Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, KDRT

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 14, No 02 (2023) Vol 14, No 01 (2023) Vol 13, No 02 (2022) Vol 13, No 01 (2022) Vol 12, No 02 (2021) Vol 12, No 01 (2021) Vol 11, No 02 (2020) Vol 11, No 01 (2020) Vol 10, No 02 (2019) Vol 10, No 01 (2019) Vol 9, No 02 (2018) Vol 9, No 01 (2018) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suwari Akhmaddhian

Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id

Phone
+62232-8900796

Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id

Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat

Location
Kab. kuningan,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suwari Akhmaddhian

Contact Email suwari_akhmad@uniku.ac.id

Phone +62232-8900796

Journal Mail Official logika@uniku.ac.id

Editorial Address Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat

Location Kab. kuningan, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suwari Akhmaddhian

Contact Email
suwari_akhmad@uniku.ac.id

Phone
+62232-8900796

Journal Mail Official
logika@uniku.ac.id

Editorial Address
Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat

Location
Kab. kuningan,

Jawa barat

INDONESIA